Turki (AKP) Referensi Perjalanan Kekuatan Islam di Ranah Politik

Oleh: 
A. Rofii Damyati dan 
Arya Sandhiyudha

TANGGAL 10 Agustus 2014 adalah gerbang baru bagi politik Turki karena baru saja menjalani Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung pertamanya dengan terpilihnya Recep Tayyip Erdoğan. Kemudian disusul dengan terpilihnya Ahmet Davutoğlu sebagai PM Turki yang baru.

Terpilihnya Erdoğan seakan menjadi “referendum” keberhasilan pendakian demokrasi dan ekonomi Turki selama tiga periode Adalet ve Kalkinma Partisi(AKP) memimpin atau kurang lebih 12 tahun.

Ini merupakan sinyal positif bagi Turki untuk melanjutkan upayanya mewujudkan prediksi futurolog seperti George Friedman yang mengatakan pengaruh negara ini akan terus meningkat.  Friedman mengatakan bahwa Turki tahun 2050 akan memiliki pengaruh kuat hingga ke seluruh negara-negara Arab Teluk (Saudi Arabia, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar), beberapa negeri Syam (Jordan, Libanon, Suriah), dan negara-negara Afrika Utara (Mesir, Libya, dan Tunisia), Ukraina, Azerbaijan, Armenia, Georgia, juga merengkuh sebagian wilayah Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan dan juga Rusia.

Secara teoritik, tiga kali Pemilu demokratis yang telah terlaksana di Turki dengan pendakian ekonomi yang progresif membuat Turki sebagai negara yang telah melalui transisi demokrasi dan berada dalam kondisi rezim demokrasi yang stabil. Semua rangkaian faktor tersebut membuat AKP nampaknya layak percaya diri memimpin tanpa koalisi alias menganut demokrasi mayoritarian (majoritarian of democracy) yaitu pemerintahan yang dikelola oleh satu partai pemenang di Pemilu legislatif.

Tentu saja kisah AKP ini belum pernah ada dalam sebelumnya dalam referensi perjalanan kekuatan Islam di ranah politik (beyond-reference).

Kenapa Turki layak disebut referensi baru (beyond reference) dalam sejarah pemenangan kekuatan Islam, setidaknya karena ia kini menjadi kaum Islamis satu-satunya yang memimpin negara.

Sesungguhnya Turki sudah memulai “Spring” (2002) sebelum “Arab Spring” di tahun 2011 yang bertahan hingga kini.

Di bawah ini sekelumit catatan dari Turki yang layak direnungkan adalah:

Di Turki, mungkin karena pengalaman panjang kudeta yang sudah berkali-kali (1960-61, 1971-73, 1980-83, dan “kudeta putih” 1997) kemudian kaum Islamis kini menempuh jalan yang sangat berbeda dari Islamis pada umumnya.

Pengalaman kudeta, terutama kudeta putih terhadap Erbakan pada 1997 yang merupakan mentor dari Erdoğan merupakan sentakan sejarah yang memandu model kepemimpinan politik nasional sekaligus arah Transformasi Islamisme Turki. Hal itu diperkuat dengan hadirnya krisis ekonomi Turki tahun 2001. Segalanya menjadi basis rasionalitas kebijakan AKP (rational choice) dalam mengarak langkah.

Pola suksesi yang ekstrim dalam bentuk kudeta disadari AKP sebagai situasi yang diinisiasi oleh elit karena ada celah tindakan yang beraroma ideologis dan memanfaatkan efektif keterbelahan sosial (social cleavages) yang ada, oleh karena itu Erdoğan mengambil langkah radikal dengan mengambil langkah yang sangat berbeda dari Erbakan. Dirinya berupaya mencairkan hubungan antara Islamis dengan Haters para Islamis (misalnya kalangan militer, liberalis, dan ultra nasionalis), setidaknya membuat langkah-langkah yang tidak memberikan bahan provokasi untuk berfikir menjatuhkannya. Sebab sejatinya memang ada banyak kesamaan yang bisa digalang, misalnya dalam mazhab ekonomi antara Islamis dan liberalis, ataupun dalam hal kebebasan sipil, begitupun juga kesamaan pandang terkait anti intervensi militer.

Inipula yang terlihat ketika ragam kalangan di Turki menilai isu kudeta Mesir, apapun latar belakangnya (terutama dari kalangan islamis dan liberal) mereka sama-sama menolak. Kesamaan pengalaman pahit terhadap kudeta militer di Turki diolah menjadi sikap yang menguntungkan Islamis Turki yang berkuasa.

Berpisahnya kaum modernis (yenilikçiler) dan tradisionalis (gelenekçiler) untuk melepaskan sejarah dari stigma dan ini ditandai dengan sikap Erdoğan mendirikan AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) dan meninggalkan Necmettin Erbakan.

Partai Refah yang kental dengan agenda-agenda Islamis, baik retorika (speech act), politik domestic maupun polugri seperti pembentukan D8, yaitu fora untuk 8 negara mayoritas Muslim, digantikan pengaruhnya oleh AKP yang berfokus pada performa ekonomi (bukan isu-isu ideologis) dengan ‘jualan politik’ pertama kalinya adalah keberhasilan Erdoğan sebagai Wali Kota di Istanbul.

Selama 1 Dekade AKP fokus membangun performa demokrasi dan ekonomi Turki sehingga masuk ke dalam persepsi internasional.

Harapan kepemimpinan Erdoğan yang sukses memimpin Istanbul dan AKP yang menawarkan “Sekulerisme Pasif” (jadi AKP sejatinya tetap Partai Sekuler berasaskan demokrasi konservatif, namun bukan “sekulerisme assertif” ala rezim sosialis-komunis (CHP) yang melarang praktik keyakinan keagamaan di ruang publik seperti penggunaan jilbab, atau ultra nasionalis (MHP) yang sangat diskriminatif dan represif terhadap masyarakat Turki berdarah Kurdi).

Bahkan hingga kini, Erdoğan secara domestik masih sangat lunak dan masih memberikan ruang bagi pengusaha Yahudi Turki, begitupun ruang praktik sekuler seperti perjudian, miras, prostitusi, dan budaya buruk lainnya yang masih kental terwariskan.

Sembari di sisi lain, pemerintah kemudian melakukan perubahan gradual yang sangat hati-hati, seperti memberikan ruang kebebasan bagi Muslimah mengenakan jilbab di institusi pendidikan dan birokrasi pemerintahan. Itupun baru tahun 2013, setelah 10 tahun memimpin. Baru pada akhir Oktober 2013 kemarin ada 4 anggota parlemen pertama yang berjilbab (Sevde Bayazit Kacar, Gonul Bekin Sahkulubey, Nurcan Dalbudak, Gulay Samanci).*/bersambung kebebasan berislam di publik Turki

Akhmad Rofii Damyati adalah Ketua STIU Al-Mujtama’ Pamekasan, kandidat Doktor bidang Filsafat Islam pada Süleyman Demirel Üniversitesi, Turki
 
Arya Sandhiyudha AS, Ketua PPI Turki, penulis buku “Inspirasi Turki: Renovasi Negeri Madani”, kandidat Doktor bid. Hub. Internasional dari FATIH University, Turki

Rep: Administrator